Otonomi Khusus Membawa Kehancuran

Otonomi Khusus merupakan jawaban atas Tuntutan Merdeka Secara Politik Bangsa Papua atas “Hak Penentuan Nasib Sendiri”. Hal ini membuat pemerintah pusat mengeluarkan UU Otsus guna menjawab tuntutan aspirasi Masyarakat Adat Papua. Sayangnya ketika Masyarakat Adat Papua ramai-ramai berteriak “ Merdeka “, para pejabatnya menutup pintu dan jendela rapat-rapat dan berdiam diri didalam rumah, tetapi ketika pemerintah pusat mengeluarkan 

 

Dana Otonomi Khusus, rakyat dilupakan lalu pejabat daerah ramai-ramai membuka pintu dan jendela rumah lebar-lebar menerima dana otonomi khusus demi memperkaya diri, keluarga, dan golongannya. Hal ini membuat Masyarakat Adat Papua semakin terpuruk dalam menjalani kehidupannya, kesejahteraan semakin menjauh, mulai ada pengemis dan pemulung di Papua. Sesuatu yang tidak ada kini ada, dahulu para pejabat dan keluarganya menggunakan kendaraan hanya satu, sekarang Bapak memiliki kendaraan, Ibu juga memiliki kendaraan, anak-anaknya juga memiliki kendaraan. Sangat disayangkan ketika mobil dan motor yang digunakan dari hasil korupsi dipamerkan didepan mata Masyarakat Adat Papua yang dulunya meminta merdeka dan mengakibatkan dana otonomi khusus dikucurkan oleh pemerintah pusat. 

 

Masyarakat Adat Papua merasa dianak tirikan, maka pada tanggal 12 Agustus 2005 rakyat bersama-sama Dewan Adat Papua melakukan aksi demo damai di halaman gedung DPRP Papua dan mengembalikan UU Otonomi Khusus kepada Pemerintah Pusat yang dianggap gagal memberikan perubahan kesejahteraan kepada Masyarakat Adat Papua tetapi lebih memperkaya para pejabat didaerah baik Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif serta para pengusaha.

 

Hadirnya Dana Otonomi Khusus juga turut memporak porandakan kehidupan Masyarakat Adat Papua, sebagi contoh bantuan dana 100 juta oleh gubernur papua dan ditambah lagi 50an juta oleh masing-masing Bupati dan Wali Kota menjadi sumbuh pemicu konflik horisontal antara sesama masyarakat, saling curiga, saling bertengkar dan berantam hanya karena penggunaan dana tersebut. Kepala kampung dan Bamuskam sengaja ke kota lalu menginap di hotel dan kemudian berfoya-foya lalu membohongi masyarakat. Hubungan kekerabatan adat akhirnya tidak bisa dipertahankan sebab keretakan yang diciptakan oleh bantuan-bantuan uang kampung tersebut. Saudara sudah tidak dianggap saudara lagi, yang terjadi adalah saling bermusuhan yang berbuntut pada kematian. Dulunya mereka duduk satu meja para-para adat, tetapi sekarang sudah tidak lagi, dan menjadi permusuhan abadi di kampung.

 

Pembangunan hasil dana otsus tidak menunjukkan sesuatu yang berarti, tetapi sebaliknya defisit anggaran sangat besar. Berdasarkan hasil audit BPK-RI perwakilan Papua dan Perwakilan Papua Barat bahwa kerugian negara mencapai puluhan sampai trilyunan rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kerakusan yang menjadi karakter kepemimpinan Orang Asli Papua (OAP) sementara dimanfaatkan oleh teman-teman pendatang. Sesungguhnya Adat Istiadat Papua tidaklah seperti apa yang sedang terjadi, tetapi realitanya demikian. Untuk itu rakyat papua masih tetap berteriak merdeka secara politik, dan kemerdekaan itu menjadi abadi dan tetap diperjuangankan dari waktu ke waktu, dan dari generasi ke generasi.

 

Belum puas rasanya pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan dana-dana otonomi khusus tidak pada tempatnya juga tidak pada pemanfaatannya sehingga banyak dana-dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh para pemimpin di pemerintahan daerah dan pemerintah pusat,

 

 

KOMITE RAKYAT ANTI KORUPSI INDONESIA: Tangkap & Penjarakan SEKDA, Mantan SEKDA Papua Bar...

KOMITE RAKYAT ANTI KORUPSI INDONESIA: Tangkap & Penjarakan SEKDA, Mantan SEKDA Papua Bar...: KRAK INDONESIA, Komite Rakyat Anti Korupsi Indonesia  beberapa hari yang lalu melakukan audiens dengan Kapuspen Kejaksaan Agung, dalam...

Tangkap & Penjarakan SEKDA, Mantan SEKDA Papua Barat serta Bupati Tabrauw

KRAK INDONESIA, Komite Rakyat Anti Korupsi Indonesia  beberapa hari yang lalu melakukan audiens dengan Kapuspen Kejaksaan Agung, dalam kesempatan itu, Rudy Karetji mengatakan kepada pihak kejaksaan agung untuk segera menangkap dan penjarakan para kepala daerah bupati yang tersangkut kasus korupsi. Dan mereka itu adalah Sekda dan Mantan SEKDA Propinsi Papua Barat (M.L. Rumadas dan G. Auparay) dan Mantan Kepala Badan Pengelolah Keuangan Kabupaten Tabrauw, yang saat ini menjadi Bupati Tabrauw (Gabriel Assem, SE, M.Si)

Dimana saat Gabriel Assem, SE, M.Si menjadi kepala Badan Pengelolan Keuangan Kabupaten Tambrauw, Sekda Papua Barat terjadi penyelewengan uang negara yang mengakibat negara rugi sekitar 40 milyar rupiah.

Rudy Karetji (Direktur Eksekutif Nasional Komite Rakyat Anti Korupsi Indonesia) mengatakan, bahwa KRAK Indonesia akan terus mengawal kasus ini hingga ke tingkat pengadilan. Dan bila kejaksaan agung tidak dapat memenjarakan bupati tabrauw, sekda dan mantan sekda papua barat alangkah baiknya jaksa agung segera mengundurkan diri.

KPK adalah Komisi Penyambung Korupsi

Pada hari Senin Tanggal 9 April 2012, Eksekutif Nasional Komite Rakyat Anti Korupsi Indonesia kembali menduduki KPK selama 2,5 jam.  Dalam kesempatam itu Direktur Eksekutif Nasional KRAK Indonesia (Rudy Karetji) mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah harus diganti namanya menjadi Komisi Penyambung Korupsi.

Karena selama ini KPK hanya menuntaskan laporan korupsi yang bermuatan politik atau titipan penguasa, conrtohnya kasus korupsi APBD Papua Barat. Dimana jumlah nilai yang di korupsi sangat besar bahkan lebih besar dari kasus wisma atlet. Dan banyak masyarakat yang sudah melaporkan kasus korupsi di Papua Barat kepada lembaga yang sangat mulia ini, tetapi belum juga di proses. Alasan pihak KPK selalu saja sama yaitu belum cukup bukti.

Selain itu juga Direktur Eksekutif Nasional Krak Indonesia mengatakan bahwa lembaga KPK yang super body dan pegawai-pegawainya bergaji besar ini  sudah harus di operasi. Karena para pegawai dan pimpinannya terkena penyakit kronis yaitu penakut dan tidak punya prinsip. Jika sudah demikian jangan berharap korupsi di bumi pertiwi ini akan musnah, bahkan sebaliknya korupsi di negara ini akan semakin bertumbuh subur. Dan juga korupsi sudah merupakan hobi yang sangat digemari oleh para pejabat Indonesia.

SUNGGUH MALANG BENAR NASIB INDONESIA KU, DIMANA PUNYA APARAT PENEGAK HUKUM HANYA MAMPU MENJADI JONGOS PARA ORANG BERDUIT DAN PENGUASA NEGERI INI.(kata terakhir yang diungkapkan oleh Rudy Karetji)

KRAK Indonesia Meminta KPK segera Penjarakan Koruptor Papua Barat

KRAK INDONESIA, Pada tanggal 12 Maret 2012 Pengurus Eksekutif Nasional Komite Rakyat Anti Korupsi Indonesia mendatangi dan melakukan dialog dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili oleh Kepala Humas KPK (Johan Budi).

Dalam pertemuan ini, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa KPK sudah bekerja dengan baik untuk kasus-kasus korupsi di Papua Barat.. Namun hal itu lansung dibantah oleh Direktur Eksekutif Nasional Krak Indonesia, Rudy Karetji. Dimana Rudy Karetji meminta untuk juru bicara KPK untuk membuktikan siapa saja Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Gubernur dan Wakil gubernur Papua Barat yang sudah dipenjarakn oleh KPK.

Dalam kesempatan ini juga Rudy Karetji mengatakan agar KPK jangan banyak bicara dan membuat janji-janji palsu, tetapi harus buktikan dengan kinerja. Karena sesusungguhnya kasus korupsi wisma atlet yang melibatkan Nazarudin dan Partai Demokrat itu sangatlah kecil. Dimana Kasus Korupsi Papua Barat lebih dari pada nilai yang dikorupsi Nazaruddin,Cs.

Contoh Kasus-kasus korupsi yang melibatkan Gubernur, wakil gubernur dan Sekda Papua Barat seperti Kasus Pengadaan Mobil Pemdam Kebakaran, Pengadaan Alat-alat Kesehatan, Pengadaan Kapal pesiar dan Dana Bansos 2008 sebesar 207 Milyar. Yang mana total kerugian negara dari perbuatan tidak senonoh para pejabat papua tersebut mencapai hingga hampir 600 Milyar Rupiah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Deputi Eksekutif Nasional KRAK Indonesia, Abdu RH Muhammad, Yaitu Pimpinan KPK sekarang dan sebelumnya melakukan pemberantasan korupsi berdasarkan nilai politik yang paling tinggi. Untuk itu Abdu RH Muhammad, menitipkan pesan kepada ketua KPK Abraham Samad, agar jika tidak dapat memenjarakan gubernur Papua Barat dan wakil Gubernur Papua Barat.segera mengundurkan diri saja.

Sikap Krak Indonesia saat Audiens dengan KPK pada tanggal 25 Januari 2012

Korupsi adalah sesuatu yang diharamkan dan Koruptor adalah Makluk yang najis, untuk itu manusia yang punya akal dan pikiran sudah harus dan wajib untuk melawan !!!!! Karena jika kita biarkan korupsi terus berkembang. Dinegeri ini yang menikmati hak hidup layak sebagai manusia hanyalah para koruptor, mafia hokum dan para penegak hokum yang rakus akan harta. Sedangkan masyarakat atau rakyat kecil hanya terbelenggu oleh kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan. Untuk itu tidak ada alasan membiarkan korupsi tumbuh subur, jika perlu para koruptor harus di hokum mati dengan cara disiksa hingga mati lewat di setrum. Agar para pejabat-pejabat di negeri ini dapat menjadi takut dan tidak mau melakukan korupsi lagi. Dan hokum mati ini dapat tercapai, apabila masyarakat mau ikut andil dalam melawan serta memerangi para koruptor.

Untuk itu Komite Rakyat Anti Korupsi Indonesia, sangat berharap adanya aturan untuk menghukum mati para koruptor dengan cara di siksa lewat setrum maupun di hokum pacung. Kenapa hal ini harus segera di lakukan, mengingat korupsi dari tahun ke tahun di Indonesia makin subur, bahkan para koruptor semakin berkuasa di Negara ini. 

Seperti yang terjadi di Propinsi Papua Barat, Para raja kecil seperti Gubernur Papua Barat, dan para bupati di Propinsi Papua Barat semua sudah tersangkut dan menghidap PENYAKIT KORUPSI. Dan untuk melancarkan aksi korupsi mereka, Para gubernur dan para bupati, mereka mencari Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan SEKDA yang doyang dan Rakus Uang rakyat untuk memuluskan rencana para Gubernur dan Bupati.

Lucunya dari hasil pemeriksaan Audit BPK, pihak kepolisian dan kejaksaan setempat tidak mampu memeriksa dan menangkap para bajingan-bajingan yang rakus uang rakyat milyaran hingga ratusan milyaran rupiah. Ada apa sebenarnya di balik ketidak mampuan dan ketakutan dari pihak para polisi dan kejaksaan di daerah !!!!!

Apakah mungkin mereka juga mendapat jatah dari hasil korupsi para pejabat di daerah ??? Saya pikir itu sudah rahasia umum. Dimana Para Aparat Penegak hokum seperti polisi dan kejaksaan didaerah hanya berani menangkap dan memenjarakan para maling ayam, sandal dan tukang tipu yang tidak pernah memberikan uang kerjasama setiap bulannya ke kantong-kantong polisi dan kejaksaan. Inilah wajah Aparat Hukum di negeri ini. 

Contoh kasus yang terjadi di Papua Barat. Dimana Gubernur Papua Barat sering melakukan tindak pidana melawan hokum dan norma-norma hokum salah satunya korupsi, tapi polisi dan kejaksaan tidak mampu menangkap gubernur papua barat. Maka tidaklah salah, jika rakyat papua barat marah dan memakai cara mereka untuk menghukum para gubernur dan bupati mereka. Seperti pembakaran rumah gubernur papua barat beberapa waktu yang lalu. Secara hokum memang saya tidak membenarkan itu, tetapi secara emosi manusia saya dapat pahami itu. Karena itu bagian dari kekecewaan sebagian masyarakat papua barat terhadap tidak adilnya hokum di negara ini. 

Untuk itu kami sangat mengharapkan KPK harus menghunus pedang untuk membunuh korupsi dan koruptor yang ada di papua barat. Dan pemerintah Indonesia yaitu presiden SBY harus segera memerintahkan KPK, Kejaksaan Agung Dan Kapolri segera menangkap Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Wondama dan Bupati Teluk Bintuni dan Bupati lainnya yang melakukan korupsi. Karena salah satu penyebab dari papua selalu ramai dan tidak aman adalah KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH PEJABAT. 

Untuk itu Komite Rakyat Anti Korupsi Indonesia, akan terus berteriak di telinga KPK, Kejaksaan Agung Dan Polisi, agar telinga, mata dan pikiran serta akal sehat ketiga lembaga ini bisa terbangun dari mimpi mereka, lalu menangkap Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Wondama dan Bupati Teluk Bintuni serta memberikan hukuman yang maksimal yaitu hukuman seumur hidup di penjara atau hukuman mati.

Salam Muak dan Benci Terhadap Korupsi.

                                                                                                Jakarta, 26 Januari 2012

                                                                                                Rudy Karetji
                                                                                                (Direktur Eksekutif Nasional)

SBY PRESIDEN PALING PENGECUT DAN DOYAN DI DIKTE

Maaf jika tulisan ini terlalu menyudutkan beliau, bagaimana tidak dikatakan seperti itu karena tidak semua masyarakat indonesia itu bodoh dan mau dibodoh-bodohi. Semua masyarakat indonesia bisa menilai mana pempimpin yang layak di sebut pemimpin dan mana yang bukan. Saya rasa bukan hanya saya yang memiliki penilaian bahwa pak SBY itu tak ubah presiden yang “,,pengecut dan suka didekte,,” Karena kita bisa menilai sendiri dari pertama beliau menjabat president di negeri ini,kasus yang tak pernah terselesaikan adalah KORUPSI, bahkan bisa dikatakan beliau mungkin sengaja membiarkan berkembang-biaknya KORUPSI di negara ini.

KORUPSI adalah suatu penyakit yang berbahya dalam bidang PEMERINTAHAN yang selain membawa dampak negatif yang besar terhadap image suatu negara juga sangat merugikan rakyat indonesia. “.. Rakyat miskin tambah melarat Tapi para Pejabat Tambah Kaya menikmati Korupsi uang rakyat..” Dan jika ketahuan KORUPSI, Pejabat tersebut hanya tersenyum sinis dan dia berkata dengan bangganya. “…WAHAI ANAK ISTRIKU JANGANLAH TAKUT, AKU PERGI TAKKAN LAMA PALING HANYA 8 BULAN DAN PARAH-PARAHNYA JUGA PALING HANYA 1.5 TAHUN…”

Hal yang paling tambah membuat saya muak adalah,,Ketika saya mendengar berita dari salah satu Stasiun TV Swasta mengabarkan bahwa …BEBERAPA KORUPTOR MENDAPAT REMISI BEBAS MENJELANG HARY RAYA IDUL FITRI KEMARIN… Dan yang paling anehnya SBY hanya diam saja seolah tidak mau tahu masalah ini, dengan alasan sibuk mengurus yang lain..padahal dalam pidato beliau pada saat dilantik menjadi Presiden yang ke-2 kalinya beliau mengatakan akan memberantas KORUPSI sampai keakar-akarnya,,,,Haacchhhhhh Bacot Kosong Doang loe SBY,,,,Kalo pak SBY memang memiliki program yang mulia seperti diatas, saya rasa pak SBY akan gerah dan akan merevisi keputusan REMISI BEBAS untuk para KORUPTOR diatas,,, Bukannya diam saja, itu artinya pak SBY membenarkan perkataan pejabat yang ketahuan KORUPSI diatas (Pamitan sama anak istrinya).

Kalau pak SBY hanya diam saja dengan REMISI BEBAS diatas, saya rasa SBY perlu merevisi isi pidato diatas menjadi “”…Saya akan mengembang-biakkan KORUPSI sampai sebanyak-banyaknya…”" Nahhh….Hal ini mungkin baru cocok buat isi pidato pak SBY.

Hukuman yang paling cocok dan pas untuk membasmi para KORPUSI di negeri ini, tidak lain adalah HUKUMAN MATI, dan jika SBY berani mengambil keputusan ini saya yakin KORUPSI di negeri ini akan dapat dibasmi sampai keakar-akarnya, dan rakyat seluruh indonesia pasti setuju dan pasti akan mempercayai SBY menjadi PRESIDEN SEUMUR HIDUP…

Salam
Rudy Karetji